Hasil penelitian Litbang Kompas selama empat bulan terakhir menyebutkan dampak pandemi Covid-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan, juga telah melemahkan aktivitas perekonomian. Sektor ril atau ekonomi mikro benar-benar dipaksa harus beradaptasi melalui penerapan protokol kesehatan.
Pada awal pandemi sampai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten, para pedagang kecil, pedagang asongan, dan masyarakat yang bergerak di sektor perekonomian kreatif harus kehilangan omzet dari 20% sampai 60%.
Pemulihan perekonomian yang telah menggerus UMKM telah diupayakan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah melalui program bantuan sosial. Kehidupan normal baru diharapkan berlangsung di masyarakat untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi kesehatan, sejumlah daerah tetap memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Sebenarnya bukan hanya itu, pemerintah daerah juga harus mampu menerjemahkan aturan-aturan atau regulasi pemerintah pusat dalam memberi makna yang tepat terhadap kehidupan normal baru. Strategi yang tepat selama kehidupan normal baru dapat menjadi salah satu sebab percepatan pemulihan berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
Bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Rencananya, pendistribusian bantuan sosial tersebut akan dilakukan sebanyak empat kali selama empat bulan. Pendistribusian bantuan sosial pemerintah memang masih memiliki kekurangan dalam hal pendataan penerima baru dan pembaharuan data lama yang berujung pada salah sasaran penyalurannya. Pemerintah telah menyatakan, kekurangan pendisitribusian bantuan sosial sebelumnya akan diperbaiki pada pendistribusian bansos tahap selanjutnya.
Meskipun demikian, bukan berarti kekurangan di atas merupakan bukti keteledoran baik pemerintah pusat mau pun daerah. Hal ini menunjukkan tekad baik dan program jaring pengaman sosial masyarakat selama pandemi yang dikeluarkan secara mendesak memang memerlukan keterlibatan seluruh pihak, terutama para stake-holder di wilayah agar data penerima bantuan sosial benar-benar valid dan sesuai peruntukkannya dan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.
Perhatian pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 bagaimana juga harus diapresiasi, sebab pemerintah dari pusat hingga daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, jangan sampai ada masyarakat yang terpuruk hingga terjerembab pada kondisi paling buruk selama pandemi Covid-19.
Cerita Pelaku UMKM dan Ekraf Kota Sukabumi di Masa Pandemi
Pemulihan perekonomian yang telah menggerus UMKM telah diupayakan oleh pemerintah mulai dari pusat hingga daerah melalui program bantuan sosial. Kehidupan normal baru diharapkan berlangsung di masyarakat untuk menjaga stabilitas perekonomian. Dari sisi kesehatan, sejumlah daerah tetap memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Sebenarnya bukan hanya itu, pemerintah daerah juga harus mampu menerjemahkan aturan-aturan atau regulasi pemerintah pusat dalam memberi makna yang tepat terhadap kehidupan normal baru. Strategi yang tepat selama kehidupan normal baru dapat menjadi salah satu sebab percepatan pemulihan berbagai sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
Bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Rencananya, pendistribusian bantuan sosial tersebut akan dilakukan sebanyak empat kali selama empat bulan. Pendistribusian bantuan sosial pemerintah memang masih memiliki kekurangan dalam hal pendataan penerima baru dan pembaharuan data lama yang berujung pada salah sasaran penyalurannya. Pemerintah telah menyatakan, kekurangan pendisitribusian bantuan sosial sebelumnya akan diperbaiki pada pendistribusian bansos tahap selanjutnya.
Meskipun demikian, bukan berarti kekurangan di atas merupakan bukti keteledoran baik pemerintah pusat mau pun daerah. Hal ini menunjukkan tekad baik dan program jaring pengaman sosial masyarakat selama pandemi yang dikeluarkan secara mendesak memang memerlukan keterlibatan seluruh pihak, terutama para stake-holder di wilayah agar data penerima bantuan sosial benar-benar valid dan sesuai peruntukkannya dan tepat sasaran sesuai harapan masyarakat.
Perhatian pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 bagaimana juga harus diapresiasi, sebab pemerintah dari pusat hingga daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, jangan sampai ada masyarakat yang terpuruk hingga terjerembab pada kondisi paling buruk selama pandemi Covid-19.
Cerita Pelaku UMKM dan Ekraf Kota Sukabumi di Masa Pandemi
Tidak jauh berbeda dengan pelaku UMKM dan Ekraf di Indonesia, sejumlah pelaku di Kota Sukabumi juga meliliki berbagai cerita dan kisah. Bagaimana perjuangan mereka di tengah pusaran pandemi Covid-19 hingga mampu bertahan hingga saat ini?
Harus diakui, untuk ukuran Kota Sukabumi, usaha di bidang seni sangat rendah nilai penghargaannya, secara otomatis berpengaruh dengan nominal nilai jual. -Jiwenk-
Nurwenda Juniarta yang akrab disapa Kang Jiwenk menceritakan pengalamannya selama pandemi. Pria asal Bojongloa, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi ini telah memulai usaha bertajuk ekraf sejak tahun 2000.
Tahun 2010, Jiwenk mulai menggeluti usaha kreatif di bidang karikatur. Harus diakui, untuk ukuran Kota Sukabumi , usaha di bidang seni sangat rendah nilai penghargaannya, secara otomatis berpengaruh dengan nominal nilai jual.
" Perubahan drastis pada saat awal pademi dengan tidak adanya order pemesanan, tapi seiring waktu, kondisi mulai membaik meskipun belum senormal sebelum pademi. Upaya yg dilakukan berusaha tetap eksis berkarya yang di posting via media sosial," ungkap Jiwenk.
Nurwenda Juniarta (Jiwenk)
Dapur Kreatif, Jiwenk Artwork
SemangArt mang Jiwenk
BalasHapusMuhun nya, aa.. kedah semangat.
Hapus